CENTCOM Tahan Komentar soal Dugaan Keterlibatan Pasukan dalam Serangan di Iran Polresta Malang Minta Warga Segera Lapor Jika Menemukan Dugaan Penimbunan Pangan Satpol PP Jaksel Akan Bongkar Lapangan Padel Tak Berizin di Cilandak Gubernur: Beberapa Program Pusat Sudah Berjalan di Rejang Lebong IRGC Konfirmasi Peluncuran Gelombang Pertama Serangan Roket ke Israel Indonesia dan Mimpi Kolektif Negara D-8: Menopang Harap dari Posisi Menunggu

Politik

Prabowo: Tuduhan Ingin Jadi Diktator Bertentangan dengan Sumpah Prajurit

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi berbagai tudingan yang sempat diarahkan kepadanya, termasuk tuduhan ingin menjadi seorang diktator. Menurut Prabowo, anggapan tersebut bertentangan dengan nilai dan komitmen yang terpatri dalam sumpah prajurit.

Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo hadir dalam acara Panen Padi Nasional, yang menjadi latar bagi beberapa pesan politik dan sosial dari presiden. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa selama ini ia menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang melekat pada profesionalisme militer dan kewajiban sebagai pejabat negara.

Penolakan terhadap stigma

Dalam menghadapi berbagai tuduhan, Prabowo memilih menepis anggapan yang menyudutkan tersebut dengan mengingatkan kembali arti dari sumpah prajurit yang pernah diucapkannya. Menurutnya, sumpah itu mengandung unsur pengabdian kepada negara, ketaatan pada konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara — nilai-nilai yang berseberangan dengan konsep pemerintahan otoriter.

Ia menekankan bahwa label “diktator” tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh anggota militer yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sikap dan landasan etis yang menjadi rujukan dalam menjalankan peran kenegaraan.

Respon publik dan konteks acara

Acara Panen Padi Nasional, tempat Prabowo menyampaikan tanggapan tersebut, menjadi momen di mana presidenn membaur dengan masyarakat dan memantau program ketahanan pangan. Kehadiran pejabat di kegiatan semacam ini biasanya juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan atau menjawab polemik yang berkembang di ruang publik.

Meskipun Prabowo dihadapkan pada berbagai tuduhan, ia memilih untuk menanggapi dengan menegaskan kembali komitmen profesionalnya sebagai mantan prajurit. Sikap seperti ini menunjukkan upaya meredam isu yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar militer dan pelayanan publik.

Fokus pada tugas negara

Dalam pernyataan-pernyataannya, Prabowo mengarahkan perhatian pada tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala negara. Ia menegaskan bahwa kritik dan tudingan yang dialamatkan kepadanya tidak mengubah fokus pada agenda nasional yang menjadi prioritas pemerintahan.

Dengan menegaskan bahwa tuduhan diktator bertentangan dengan sumpah prajurit, Prabowo berupaya membingkai kembali narasi publik tentang peran dan niatnya dalam memimpin pemerintahan. Pernyataan ini juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada tanggung jawab konstitusional dan kepentingan masyarakat luas.

Publikasi dan liputan media mengenai pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana isu-isu politik diperdebatkan di ruang publik, terutama ketika berkaitan dengan karakter dan motif pemimpin negara. Perkembangan selanjutnya terkait polemik ini akan terus menjadi perhatian publik dan pengamat politik.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pertemuan Hangat Prabowo dan MBZ Perkokoh Kemitraan Strategis RI-PEA

27 Februari 2026 - 10:00 WIB

AHY: Indonesia Perlu Kapasitas Tampungan Air 150 Meter Kubik per Kapita

24 Februari 2026 - 18:00 WIB

ANTARA News

Anggota DPR Minta Percepatan dan Pemerataan Imunisasi Nasional untuk Cegah Campak

24 Februari 2026 - 13:00 WIB

ANTARA News

Menko PM: Direksi Baru Jadi Momentum Transformasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

23 Februari 2026 - 14:30 WIB

ANTARA News

Politik Kemarin: Dari Penilaian Diplomasi di BoP hingga Situasi Keamanan Papua

23 Februari 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik