Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta penanganan tegas terhadap seorang pria warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan pengumbaran alat kelamin di kawasan Blok M. Pernyataan gubernur ini muncul sebagai respons atas kejadian yang menuai perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran soal keselamatan serta ketertiban di ruang publik.
Seruan untuk proses hukum
Dalam reaksinya, Pramono Anung mendesak agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan perkara tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya penerapan hukum yang tegas supaya kejadian serupa tidak mengganggu kenyamanan warga serta mengurangi potensi timbulnya keresahan publik.
Gubernur juga menyoroti perlunya koordinasi antarinstansi terkait dalam menyelesaikan kasus ini. Langkah-langkah penegakan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi pesan bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat di ruang terbuka.
Perlindungan terhadap ketertiban umum
Pernyataan Pramono mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan warga di area publik. Menjaga ketertiban dan rasa aman warga merupakan prioritas, terutama di kawasan yang ramai dikunjungi seperti Blok M.
Pemerintah daerah mengimbau pihak terkait untuk menegakkan aturan demi mencegah gangguan serupa ke depan. Seluruh langkah yang diambil diharapkan berjalan secara transparan dan sesuai mekanisme hukum, sehingga hak-hak warga tetap terlindungi dan proses hukum berlangsung adil.
Peran aparat dan masyarakat
Kejadian ini menjadi pengingat bagi aparat keamanan dan penegak hukum di lapangan untuk sigap merespons laporan masyarakat. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap tenang dan menyerahkan proses penanganan kepada pihak berwenang, serta bekerja sama apabila diminta keterangan atau bukti demi kelancaran penyelidikan.
Upaya bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan warga penting untuk menjaga tata kelola ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Pemerintah daerah melalui pernyataan gubernur menekankan bahwa tindakan yang mengganggu ketertiban harus ditindak sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan.
Kasus di Blok M ini menjadi sorotan karena menyangkut perlindungan publik dan penegakan hukum di ibu kota. Pernyataan gubernur menandai komitmen otoritas daerah untuk memastikan setiap laporan pelanggaran ditindaklanjuti, serta menegakkan norma dan aturan yang berlaku demi menjaga kenyamanan bersama.
Foto: ANTARA News
