BBKSDA: Dua Anak Harimau Benggala di Bandung Zoo Wafat Akibat Virus Panleukopenia Mentan Pastikan Stok Pangan Nasional Aman Menghadapi El Nino Godzilla Puncak Gelombang Kedua Arus Balik di Terminal Kampung Rambutan Diperkirakan Terjadi Minggu Jalan Kayu Mas Utara di Pulogadung Amblas, Mobilitas Pengendara Terganggu Sejak Lebaran Kesepakatan Inggris-Prancis 2023 Dikaitkan dengan Peningkatan Kematian Migran di Selat Inggris Dari Sampah Jadi Harapan: SATURUMA dan Pandawara Luncurkan Program CSR untuk Lingkungan

Politik

Kemendagri Minta Program Bina Adwil Berorientasi Dampak Nyata, Bukan Rutinitas

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri mengimbau agar seluruh program yang dilaksanakan tidak hanya menjadi kegiatan rutin semata, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penekanan pada hasil yang dapat dirasakan

Pernyataan tersebut menekankan kebutuhan untuk mengarahkan kegiatan pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis agar lebih fokus pada hasil yang dapat diukur dan dirasakan oleh publik. Imbauan ini mendorong agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mempertimbangkan efektivitas nyata di lapangan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Pengelolaan yang tidak sekadar formalitas

Menurut arahan dari Ditjen Bina Adwil, upaya penguatan administrasi kewilayahan perlu diikuti oleh perubahan paradigma dalam pengelolaan program. Kegiatan yang hanya berjalan karena kebiasaan atau tuntutan rutinitas sebaiknya dievaluasi kembali untuk memastikan sumber daya dan anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal.

Signifikansi bagi penyelenggaraan daerah

Imbauan tersebut relevan bagi berbagai tingkatan pemerintahan dan pelaksana program yang berkaitan dengan administrasi kewilayahan. Dengan menekankan dampak nyata, diharapkan kebijakan dan kegiatan lapangan dapat lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Aspek pelaksanaan dan evaluasi

Untuk mewujudkan pergeseran dari rutinitas ke orientasi dampak, kebijakan umum biasanya mencakup penguatan mekanisme perencanaan yang berbasis hasil, pengukuran capaian program, dan evaluasi berkala. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau.

Pentingnya keterpaduan dan koordinasi

Perubahan orientasi program juga memerlukan koordinasi antara unit teknis, pemangku kepentingan di daerah, serta pemantauan yang konsisten. Keterpaduan antar-aktor menjadi kunci agar intervensi yang dijalankan saling mendukung dan tidak terfragmentasi menjadi serangkaian kegiatan yang hanya bersifat administratif.

Harapan terhadap dampak langsung

Dengan menempatkan dampak sebagai tolok ukur utama, diharapkan program-program administrasi kewilayahan dapat lebih responsif terhadap permasalahan lokal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan jika hasilnya dapat dirasakan secara langsung.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat administrasi kewilayahan, ajakan untuk berorientasi pada hasil mengingatkan para pelaksana program untuk terus meninjau efektivitas kegiatan, memperbaiki proses yang tidak produktif, dan memastikan setiap langkah kerja memiliki orientasi manfaat yang jelas.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Purbaya: Kebijakan WFH Telah Diputuskan dan Akan Segera Diumumkan

25 Maret 2026 - 16:00 WIB

ANTARA News

Fadli Zon: Tradisi Silaturahmi Idulfitri Sebagai Momentum Penguat Harmoni Sosial

22 Maret 2026 - 09:00 WIB

ANTARA News

Puan: Pertemuan Susulan dengan Presiden Insyaallah Dilaksanakan Secepatnya

21 Maret 2026 - 16:00 WIB

ANTARA News

Prabowo Serahkan Paket Sembako kepada Penyintas Bencana usai Salat Id di Aceh

21 Maret 2026 - 10:00 WIB

ANTARA News

Ringkasan Berita Kemarin: Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Skema WFH Pemerintah

20 Maret 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik