DPRD Mendorong Keterbukaan Pengelolaan APBD 2026 oleh Perumda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta agar pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD 2026 oleh Perumda Tirta Pakuan diselenggarakan secara terbuka dan akuntabel. Permintaan ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi anggaran bagi publik sebagai bagian dari pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Apa yang Dimaksud Transparansi Anggaran?
Transparansi anggaran mencakup beberapa hal, antara lain penyusunan dan publikasi dokumen anggaran secara jelas, penyediaan informasi mengenai penggunaan dana, serta akses masyarakat terhadap laporan realisasi anggaran. Dengan prinsip-prinsip tersebut, pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami alur anggaran serta menilai apakah dana digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Peran DPRD dan Ekspektasi Pengawasan
DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk instrumen yang bersumber dari APBD. Dalam konteks ini, dorongan untuk keterbukaan dimaksudkan agar pengawasan legislatif dapat berjalan efektif. Publikasi dokumen yang mudah diakses dan laporan berkala akan mempermudah DPRD serta publik melakukan evaluasi dan memberikan masukan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Langkah-Langkah Transparansi yang Dapat Diterapkan
Beberapa langkah yang lazim ditempuh institusi agar pengelolaan anggaran lebih transparan antara lain:
- Penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran yang dapat diakses publik.
- Penyampaian laporan realisasi anggaran secara berkala, baik triwulan maupun tahunan.
- Pemberian akses terhadap informasi pengadaan barang dan jasa, termasuk proses lelang dan hasilnya.
- Pelaksanaan audit internal dan kerja sama dengan auditor eksternal yang hasilnya dipublikasikan untuk ditelaah masyarakat.
Manfaat Keterbukaan bagi Publik dan Pemerintahan
Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola serta memperkecil risiko penyimpangan. Informasi yang tersedia bagi masyarakat juga mendukung akuntabilitas karena membuka ruang kontrol sosial. Selain itu, praktik tata kelola yang baik dapat menunjang efisiensi penggunaan anggaran sehingga tujuan dan program yang dibiayai APBD dapat terlaksana lebih optimal.
Pentingnya Pelaporan dan Evaluasi
Pelaporan yang rutin dan evaluasi berkala menjadi elemen penting agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen-dokumen tersebut memberi dasar bagi DPRD untuk melakukan tindak lanjut, rekomendasi, atau permintaan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penggunaan dana.
Kesimpulan: Dorongan DPRD Kota Bogor agar Perumda Tirta Pakuan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD 2026 menekankan kebutuhan akuntabilitas dan akses informasi bagi publik. Keterbukaan anggaran akan memperkuat fungsi pengawasan legislatif dan mendukung penggunaan dana yang lebih efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Foto: ANTARA News
