Indonesia dan Mimpi Kolektif Negara D-8: Menopang Harap dari Posisi Menunggu BI: Kapasitas Penyaluran Kredit Masih Longgar, Didorong untuk Percepat Pertumbuhan Pengamat Dorong Tetap Dibukanya Opsi Transit Saat Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Toyota Perbarui Yaris dan Yaris Cross 2026 dengan Peningkatan Teknologi Kemendag: Kenaikan Harga Referensi CPO Dikaitkan dengan Permintaan India dan China KAI Tindaklanjuti Laporan Pelecehan Seksual pada Layanan Commuter Line dengan Bantuan CCTV Analytic

Politik

GKB-NU: Dewan Perdamaian Harus Berfungsi Sebagai Alat Perdamaian Multilateral

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

GKB-NU Soroti Peran Indonesia dalam Pembentukan Dewan Perdamaian

Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai keterlibatan Indonesia sebagai salah satu anggota pendiri dalam pembentukan Dewan Perdamaian perlu diarahkan agar berfungsi sebagai instrumen perdamaian yang multilateral. Sikap ini disampaikan sebagai respons terhadap peran Indonesia dalam inisiatif internasional yang terkait dengan upaya pencegahan konflik dan penyelesaian perdamaian.

Fokus pada fungsi multilateral

Menurut GKB-NU, keberadaan Dewan Perdamaian seyogianya tidak hanya simbolis tetapi harus menjadi wadah yang mampu menampung berbagai suara dan kepentingan dari banyak pihak. Organisasi tersebut menilai bahwa pendekatan multilateral akan memperkuat legitimasi dan efektivitas Dewan dalam merespons situasi konflik di tingkat internasional.

Makna keterlibatan Indonesia

Keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri dipandang memiliki arti strategis. GKB-NU melihat posisi tersebut sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk turut membentuk mekanisme, kebijakan, dan arah kerja Dewan sehingga lebih sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi penyelesaian damai lewat dialog dan kerja sama internasional.

Harapan terhadap karakter Dewan

GKB-NU menekankan pentingnya Dewan Perdamaian berperilaku netral dan inklusif. Dalam pandangan organisasi ini, sebuah dewan yang efektif harus mampu bertindak di luar pengaruh kepentingan sepihak dan harus membuka ruang partisipasi bagi berbagai negara dan aktor internasional. Sifat inklusif itu dinilai esensial agar keputusan dan intervensi Dewan diterima secara luas.

Peran diplomasi kolektif

Organisasi tersebut memandang diplomasi kolektif sebagai salah satu pilar yang mendukung upaya perdamaian. Dengan mengedepankan pendekatan multilateral, Dewan Perdamaian diharapkan dapat menggalang dukungan lintas negara, memfasilitasi mediasi, serta mendorong solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip bersama.

Implikasi bagi kebijakan luar negeri

Posisi GKB-NU terhadap fungsi Dewan juga mencerminkan perhatian terhadap bagaimana keterlibatan dalam forum internasional dapat memengaruhi citra dan peran Indonesia di panggung global. Menurut organisasi ini, peran aktif sebagai pendiri harus diimbangi dengan upaya mempromosikan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kerja sama multilateral dalam setiap kebijakan yang diambil melalui Dewan.

Penutup

GKB-NU menggarisbawahi bahwa keberadaan sebuah Dewan Perdamaian hanya akan memberikan manfaat nyata apabila dirancang dan dijalankan sebagai mekanisme yang multilateral, independen, dan inklusif. Sikap organisasi ini merefleksikan harapan agar forum internasional yang baru dibentuk dapat menjadi alat efektif dalam upaya pencegahan konflik dan penyelesaian perselisihan di tingkat global.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pertemuan Hangat Prabowo dan MBZ Perkokoh Kemitraan Strategis RI-PEA

27 Februari 2026 - 10:00 WIB

AHY: Indonesia Perlu Kapasitas Tampungan Air 150 Meter Kubik per Kapita

24 Februari 2026 - 18:00 WIB

ANTARA News

Anggota DPR Minta Percepatan dan Pemerataan Imunisasi Nasional untuk Cegah Campak

24 Februari 2026 - 13:00 WIB

ANTARA News

Menko PM: Direksi Baru Jadi Momentum Transformasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

23 Februari 2026 - 14:30 WIB

ANTARA News

Politik Kemarin: Dari Penilaian Diplomasi di BoP hingga Situasi Keamanan Papua

23 Februari 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik