Mitos atau Fakta: Edukasi Kanker Payudara dan Pertanyaan tentang Kasus pada Laki-laki AS, Rusia, dan Ukraina Kembali Duduk di Meja Perundingan Polda Metro Jaya Sediakan Layanan Samsat Keliling untuk Warga Jadetabek Bogor Tertibkan 63 Billboard Sepanjang 2025, Kota Dinilai ‘Bebas Sampah Visual’ Iran Nyatakan Siap Mengurangi Pengayaan Uranium Secara Bersyarat Pemerintah Matangkan Program MBG untuk Lansia, Fokus pada Usia 75 Tahun ke Atas

Politik

Anggota DPRD Jabar: Kerusakan Bangunan Sekolah Harus Cepat Ditangani

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Anggota DPRD Jabar Serukan Penanganan Cepat terhadap Kerusakan Sekolah

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat, menegaskan bahwa kerusakan pada bangunan sekolah tidak boleh dibiarkan berlangsung lama. Pernyataan itu mengingatkan pentingnya respons yang cepat terhadap kondisi fisik sekolah demi menjamin keselamatan peserta didik dan kualitas proses pembelajaran.

Menurut Aten Munajat, bangunan yang mengalami kerusakan berpotensi menimbulkan risiko bagi penghuni sekolah dan dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Karena itu, kondisi gedung yang memprihatinkan perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Fokus pada Keselamatan dan Kelangsungan Pendidikan

Kekhawatiran terhadap keselamatan menjadi salah satu alasan utama mengapa perbaikan bangunan sekolah harus segera dilakukan. Ruang kelas, fasilitas penunjang, dan struktur bangunan yang rusak dapat menghambat proses pendidikan sehari-hari dan menimbulkan rasa tidak aman bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan.

Penanganan cepat terhadap kerusakan juga penting untuk menjaga kontinuitas pembelajaran. Perbaikan yang tidak segera dilakukan berpotensi memaksa kegiatan belajar dipindah atau terhambat, sehingga menurunkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran.

Langkah-langkah yang Perlu Diperhatikan

Meski pernyataan tersebut tidak merinci langkah konkret, ada beberapa pendekatan yang umumnya relevan ketika menghadapi masalah fisik pada fasilitas pendidikan. Langkah awal yang sering ditempuh adalah melakukan inventarisasi kondisi gedung untuk menentukan tingkat kerusakan dan prioritas perbaikan. Hasil inventarisasi menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk tindakan perbaikan.

Selain itu, koordinasi antar-pemangku kepentingan perlu diperkuat. Sekolah, dinas terkait, dan lembaga pemerintahan daerah memiliki peran masing-masing dalam menjamin fasilitas pendidikan layak pakai. Peran serta masyarakat dan komite sekolah juga kerap menjadi bagian dari solusi dalam memantau dan membantu perbaikan fasilitas.

Perbaikan Berkelanjutan dan Pencegahan

Upaya penanganan kerusakan tidak hanya sekadar perbaikan sesaat, tetapi juga perlu diikuti oleh langkah pencegahan dan pemeliharaan rutin. Pemeriksaan berkala terhadap kondisi bangunan dan pemeliharaan terjadwal dapat mengurangi risiko kerusakan yang lebih serius di kemudian hari.

Perencanaan jangka panjang yang mencakup anggaran pemeliharaan dan penggantian fasilitas yang sudah tidak layak lagi menjadi hal penting untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas sekolah.

Penutup

Pernyataan Aten Munajat mengingatkan bahwa perbaikan terhadap bangunan sekolah bukan masalah yang bisa ditunda. Menjaga kondisi fisik sekolah agar tetap layak merupakan bagian dari upaya memastikan keselamatan dan kualitas pendidikan bagi generasi pelajar. Tindakan cepat, koordinasi yang baik, serta perencanaan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah tersebut.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

PPATK: Penurunan Transaksi Judi Online Berkat Ketegasan Prabowo

3 Februari 2026 - 13:30 WIB

ANTARA News

Anggota DPR: Cagar Budaya yang Diakui UNESCO Butuh Dukungan Modal dan Narasi

2 Februari 2026 - 18:30 WIB

ANTARA News

Presiden Prabowo Beri Arahan pada Rakornas Pusat dan Daerah 2026 soal Program Prioritas

2 Februari 2026 - 16:00 WIB

ANTARA News

Presiden Prabowo Akan Segera Meluncurkan Gerakan “Indonesia ASRI”

2 Februari 2026 - 14:00 WIB

ANTARA News

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Cegah Virus Nipah

2 Februari 2026 - 13:30 WIB

ANTARA News
Trending di Politik