Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi provinsi pada 2026 dapat mencapai hingga 5,7 persen. Proyeksi ini menggambarkan optimisme lembaga moneter terhadap prospek ekonomi daerah yang dinilai akan bergerak secara solid dan kuat pada tahun yang dimaksud.
Proyeksi pertumbuhan tersebut disampaikan oleh BI Jatim sebagai bagian dari pemantauan kondisi ekonomi regional. Pernyataan tentang potensi pertumbuhan sampai 5,7 persen menegaskan harapan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut akan menunjukkan peningkatan yang nyata.
Makna proyeksi bagi daerah
Angka proyeksi menjadi indikator penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam merencanakan kebijakan dan strategi ekonomi ke depan. Proyeksi yang menggambarkan kondisi yang “solid dan kuat” biasanya diinterpretasikan sebagai sinyal adanya momentum aktivitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan periode-periode tertentu sebelumnya.
Bagi pemerintah daerah, angka proyeksi dapat menjadi acuan dalam menyusun prioritas pengeluaran dan program pemulihan atau penguatan ekonomi lokal. Bagi pelaku usaha, proyeksi pertumbuhan membuka peluang untuk meninjau kembali rencana investasi, produksi, dan pengembangan pasar.
Implikasi terhadap pelaku ekonomi
Proyeksi pertumbuhan dapat berdampak pada berbagai aspek ekonomi regional. Peningkatan aktivitas ekonomi umumnya diharapkan mendorong permintaan barang dan jasa, membuka ruang bagi penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan arus investasi. Namun, proses tersebut juga memerlukan kesiapan dari pemerintahan daerah dan sektor swasta untuk memanfaatkan momentum secara efektif.
Dari sisi kebijakan, proyeksi seperti ini biasanya mendorong koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung iklim usaha yang kondusif. Upaya menjaga kualitas infrastruktur, ketahanan pasokan, dan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar proyeksi dapat terealisasi menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Peran pengawasan dan adaptasi kebijakan
BI sebagai otoritas moneter memegang peran dalam memantau dan memberikan gambaran kondisi ekonomi. Pengawasan terus-menerus terhadap indikator makro dan mikro menjadi penting agar proyeksi tetap relevan seiring perkembangan kondisi domestik dan global. Adaptasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan juga akan menentukan sejauh mana proyeksi tersebut dapat terwujud.
Secara ringkas, proyeksi BI Jatim yang menyebut angka hingga 5,7 persen pada 2026 memberikan gambaran optimis tentang arah perekonomian provinsi. Realisasi di lapangan akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kebijakan publik, kondisi pasar, serta kesiapan sektor swasta dan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang muncul.
Gambar terkait: Ilustrasi kegiatan ekonomi di Jawa Timur.
Foto: ANTARA News
