Jakarta — Kriminolog dari Universitas Indonesia, Bagus Sudharmanto, menekankan pentingnya menempatkan reformasi kultural sebagai prioritas dalam upaya pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia mengingatkan bahwa perubahan struktur organisasi semata tidak cukup untuk mengatasi persoalan perilaku dan tata nilai yang memengaruhi kinerja institusi kepolisian.
Apa yang dimaksud reformasi kultural?
Reformasi kultural merujuk pada upaya mengubah nilai, norma, sikap, dan praktik sehari-hari di dalam organisasi. Menurut pendekatan ini, fokus ditempatkan pada internalisasi etika profesional, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, serta pembentukan budaya kerja yang akuntabel dan transparan. Bagus menilai bahwa tanpa perubahan kultural yang kuat, langkah-langkah kelembagaan seperti penataan birokrasi atau restrukturisasi unit kerja hanya bersifat kosmetik.
Alasan mengutamakan budaya internal
Salah satu alasan utama di balik anjuran tersebut adalah hubungan erat antara sikap individu anggota kepolisian dan cara institusi tersebut dipersepsikan publik. Perilaku aparat yang konsisten dengan prinsip profesionalisme dan integritas cenderung meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, apabila nilai-nilai profesi tidak diinternalisasi, masalah berulang yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur dan etika dapat terus muncul meskipun struktur organisasi telah berubah.
Langkah-langkah yang menjadi perhatian
Meskipun Bagus tidak merinci rencana operasional tertentu dalam pernyataannya, pendekatan reformasi kultural umumnya melibatkan beberapa upaya penting, antara lain:
- Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang menekankan etika, HAM, dan pendekatan pelayanan publik.
- Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang mampu menindak pelanggaran secara konsisten dan transparan.
- Pemimpin yang memberi contoh (role model) dalam praktik sehari-hari sehingga nilai-nilai baru dapat ditiru dan diteruskan.
- Penerapan reward and punishment yang adil untuk menguatkan perilaku yang sesuai nilai organisasi.
Tantangan dalam implementasi
Mengubah kultur organisasi bukan perkara mudah. Proses ini membutuhkan waktu, komitmen pimpinan, serta dukungan berkelanjutan dari seluruh tingkatan anggota. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan praktik yang sudah mengakar dapat memperlambat transformasi. Karena itu, reformasi kultural harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memerlukan kesabaran serta strategi yang sistematis.
Hubungan dengan perubahan kelembagaan
Bagus tidak menolak perlunya evaluasi kelembagaan, tetapi ia menegaskan bahwa perubahan struktural harus dilengkapi dengan upaya mengubah budaya. Keduanya sebaiknya berjalan beriringan: perbaikan struktur dapat memfasilitasi penerapan nilai baru, sementara perubahan budaya memastikan bahwa struktur yang ada digunakan sesuai tujuan reformasi.
Kesimpulannya, penekanan pada reformasi kultural diharapkan mampu membawa perubahan perilaku yang lebih mendasar dalam tubuh Polri, sehingga hasil jangka panjang berupa profesionalisme yang lebih tinggi dan meningkatnya kepercayaan publik bisa tercapai.
Foto: ANTARA News
