Pengamat Sebut Kultur Politik Sebagai Pemicu Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menyatakan bahwa kultur politik merupakan faktor utama yang mendorong banyak kepala daerah terlibat kasus korupsi. Menurutnya, kecenderungan budaya politik tertentu menciptakan kondisi yang mempermudah praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.
Kultur politik dalam penjelasan Iwan bukan hanya soal perilaku individu, tetapi mencakup pola interaksi, norma, dan kebiasaan dalam arena politik yang memengaruhi cara pengambilan keputusan. Dia menyoroti bahwa ketika kultur tersebut telah mengakar, perubahan pada aspek teknis saja — seperti pengetatan aturan atau penindakan hukum — tidak cukup mengatasi masalah secara tuntas.
Iwan menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk merespons fenomena ini. Perubahan harus mencakup upaya membentuk lingkungan politik yang menumbuhkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pembenahan budaya politik juga menuntut kesadaran kolektif dari para aktor politik, masyarakat, dan institusi pengawas.
Dalam pandangannya, penegakan hukum tetap penting tetapi sebaiknya berpadu dengan langkah-langkah pencegahan yang menargetkan akar budaya. Upaya pencegahan dapat berupa pendidikan politik yang lebih luas, penguatan mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah, serta peningkatan partisipasi publik agar ruang-ruang penyalahgunaan kekuasaan semakin terbuka untuk dikritisi.
Pengamat itu juga mengingatkan bahwa perubahan budaya politik memerlukan waktu dan konsistensi. Perubahan struktur kelembagaan harus disertai upaya jangka panjang untuk mengubah cara berpolitik yang selama ini dianggap wajar di sejumlah wilayah. Tanpa upaya tersebut, pola lama berpotensi berulang meskipun ada penindakan terhadap individu-individu yang terjerat kasus.
Sikap Iwan ini disampaikan di tengah perhatian publik terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Pendekatan yang diusulkan menempatkan upaya preventif dan pendidikan politik sebagai bagian integral dari strategi anti-korupsi, bukan sekadar respons reaktif terhadap pelanggaran yang terungkap.
Dia mengajak berbagai pihak untuk mengambil peran aktif dalam upaya perubahan kultur tersebut. Pemerintah pusat dan daerah, partai politik, lembaga penegak hukum, serta masyarakat sipil perlu berkoordinasi untuk membangun lingkungan politik yang menolak praktik-praktik koruptif. Kerja sama antarlembaga dan keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting agar budaya baru dapat tumbuh.
Penekanan pada pembenahan kultur politik berarti memfokuskan usaha tidak hanya pada hukuman setelah korupsi terjadi, tetapi juga pada membentuk norma dan insentif yang membuat korupsi menjadi tidak menguntungkan secara sosial dan politik. Menurut Iwan, pendekatan ini menjadi kunci agar upaya memberantas korupsi di tingkat daerah bisa lebih efektif dan berkelanjutan.
Sekalipun perubahan kultur politik bukan hal yang instan, dialog terbuka tentang akar permasalahan dan langkah preventif yang jelas menjadi titik awal penting. Membangun konsensus mengenai nilai-nilai politik yang sehat merupakan bagian dari proses untuk mengurangi frekuensi kepala daerah terjerat perkara korupsi di masa mendatang.
Foto: ANTARA News
