Kemendag: Kenaikan Harga Referensi CPO Dikaitkan dengan Permintaan India dan China KAI Tindaklanjuti Laporan Pelecehan Seksual pada Layanan Commuter Line dengan Bantuan CCTV Analytic Polairud Polres Penajam Ajak Warga Bersama Cegah Pencemaran Sampah Ratusan Polantas Diterjunkan Amankan Lalu Lintas pada Puncak Perayaan Imlek Nasional China Catat Kualitas Udara Terbaik Sejak Awal Pemantauan pada 2025 Pemprov Jatim Siapkan 17 Rute Bus dan Dua Rute Kapal untuk Program Mudik Gratis

Politik

Dasco Tegaskan DPR Akan Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen untuk memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas kebutuhan agar pembahasan RUU melibatkan suara publik.

Menurut Dasco, keterlibatan publik menjadi salah satu aspek penting dalam proses legislasi, terutama untuk regulasi yang berkaitan langsung dengan mekanisme politik dan penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan bahwa masukan dari berbagai lapisan masyarakat perlu mendapat tempat dalam perumusan kebijakan agar regulasi yang dihasilkan mencerminkan aspirasi publik.

RUU Pemilu merupakan perhatian banyak pihak karena menyentuh hal-hal mendasar terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan menekankan partisipasi publik, Dasco menunjukkan adanya upaya DPR untuk membuka ruang bagi dialog dan penyaluran pandangan warga terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat. Menurutnya, proses pembahasan hukum yang melibatkan publik dapat meningkatkan kualitas keputusan karena berbagai perspektif dapat dipertimbangkan sebelum ketentuan disahkan.

Perhatian terhadap aspirasi publik ini juga dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya berbasis pada kepentingan institusi semata, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan pemilih dan pemangku kepentingan lain yang terdampak oleh penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks pembahasan RUU Pemilu, pendekatan yang mengutamakan keterlibatan publik diharapkan dapat mengurangi potensi penolakan setelah undang-undang diberlakukan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal penyusunan regulasi diharapkan memberikan legitimasi lebih kuat terhadap produk hukum yang dihasilkan DPR.

Meskipun demikian, Dasco juga menegaskan perlunya keseimbangan antara aspirasi publik dan pertimbangan teknis dalam penyusunan aturan. Penggabungan masukan sosial-politik dan kajian teknis dinilai penting agar ketentuan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan adil.

Pengumuman mengenai komitmen DPR untuk memperhatikan partisipasi publik ini muncul di tengah perhatian luas terhadap revisi atau penyusunan norma baru yang memengaruhi tata kelola pemilu. Pernyataan dari pimpinan legislatif seperti Dasco menjadi salah satu sinyal bahwa proses legislasi akan mencoba membuka ruang dialog lebih luas。

Sumber gambar terkait laporan ini menampilkan suasana terkait pembahasan DPR pada tanggal yang tercantum pada arsip foto, menggambarkan keterlibatan para pejabat parlemen dalam urusan legislasi. Foto tersebut dapat diakses melalui tautan gambar yang menyertai laporan.

Dengan adanya penegasan dari Wakil Ketua DPR, publik diharapkan terus memantau perkembangan pembahasan RUU Pemilu dan memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan masukan yang konstruktif. Keterlibatan aktif dari masyarakat menjadi salah satu penopang proses legislasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan bangsa.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pertemuan Hangat Prabowo dan MBZ Perkokoh Kemitraan Strategis RI-PEA

27 Februari 2026 - 10:00 WIB

AHY: Indonesia Perlu Kapasitas Tampungan Air 150 Meter Kubik per Kapita

24 Februari 2026 - 18:00 WIB

ANTARA News

Anggota DPR Minta Percepatan dan Pemerataan Imunisasi Nasional untuk Cegah Campak

24 Februari 2026 - 13:00 WIB

ANTARA News

Menko PM: Direksi Baru Jadi Momentum Transformasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

23 Februari 2026 - 14:30 WIB

ANTARA News

Politik Kemarin: Dari Penilaian Diplomasi di BoP hingga Situasi Keamanan Papua

23 Februari 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik