Selasa Pagi: Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Turun Bersama ALMAL Gandeng Wyndham Hotels & Resorts untuk Kelola ‘The One by ALMAL’ di Bali Nusa Dua Mendes Yandri Susanto: Koperasi Desa Sebagai Program Strategis Nasional Perlu Didukung Bersama Polres Cirebon Catat Peningkatan Arus Kendaraan di Pantura Jelang Puncak Mudik Pemerintah Susun Rencana Efisiensi untuk Pertahankan Defisit APBN di Bawah 3 Persen Potret Teheran Terkoyak: Menyusuri Jalanan yang Porak-poranda

Nusantara

Gubernur Jabar Sebut Alih Fungsi Lahan Jadi Penyebab Utama Banjir di Bandung Raya

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Bandung, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa banjir yang sering melanda wilayah Bandung Raya disebabkan oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Menurutnya, perubahan penggunaan lahan dari fungsinya semula menjadi penyebab utama terjadinya penurunan daya resap air ke dalam tanah sehingga memicu banjir.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga fungsi lahan sebagai daerah resapan air. Perubahan lahan yang sebelumnya berupa area hijau berubah menjadi lahan terbangun atau pemukiman menyebabkan berkurangnya kapasitas tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, air hujan yang seharusnya terserap oleh tanah malah mengalir ke permukaan, meningkatkan risiko banjir di kawasan perkotaan khususnya Bandung Raya.

Gubernur juga mendorong kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Ia menilai sudah saatnya dilakukan penataan kembali fungsi lahan agar dampak negatif seperti banjir dapat diminimalkan.

Permasalahan alih fungsi lahan ini menjadi sorotan karena semakin besarnya tekanan urbanisasi yang menyebabkan pembangunan di kawasan pinggiran kota menjadi pesat tanpa diimbangi dengan kelestarian lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan wilayah Bandung menjadi rawan banjir setiap musim hujan.

Solusi menjaga kelestarian fungsi lahan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi bencana banjir yang sering merugikan warga dan mengganggu aktivitas sosial serta ekonomi. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mengawasi dan mengelola lahan dengan baik.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Mendes Yandri Susanto: Koperasi Desa Sebagai Program Strategis Nasional Perlu Didukung Bersama

17 Maret 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News

Polres Cirebon Catat Peningkatan Arus Kendaraan di Pantura Jelang Puncak Mudik

16 Maret 2026 - 19:00 WIB

ANTARA News

Pemprov Jateng Memberangkatkan Lebih dari 16 Ribu Peserta Mudik Gratis di TMII

16 Maret 2026 - 11:00 WIB

ANTARA News

Serangan TPNPB di Kawasan Tambrauw-Grasberg Dinilai Mengganggu Stabilitas Sosial

16 Maret 2026 - 10:00 WIB

ANTARA News

13 Penumpang Dievakuasi dari Kapal Rusak di Perairan Pulau Karang Beras

15 Maret 2026 - 17:00 WIB

ANTARA News
Trending di Nusantara