Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai pergantian jajaran direksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan momen penting untuk melakukan transformasi menyeluruh pada lembaga tersebut. Menurutnya, perubahan kepemimpinan harus dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek operasional dan tata kelola yang berdampak langsung pada layanan bagi peserta.
Peluang untuk pembenahan sistem
Menko PM menekankan bahwa pergantian direksi bukan sekadar rotasi kepemimpinan, melainkan kesempatan untuk mengakselerasi perbaikan sistem. Ia mengingatkan bahwa perubahan ini semestinya selaras dengan upaya meningkatkan kualitas layanan, memastikan keberlanjutan fiskal, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas. Langkah-langkah perbaikan diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fokus pada tata kelola dan transparansi
Dalam pandangan Abdul Muhaimin Iskandar, tata kelola yang baik dan transparansi merupakan fondasi penting agar program jaminan sosial dapat berjalan efektif. Ia mengajak direksi baru untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap kebijakan dan praktik operasional. Penguatan mekanisme pelaporan serta keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
Prioritas layanan bagi peserta
Menko PM juga menyoroti kebutuhan mendasar peserta BPJS Kesehatan yakni ketersediaan layanan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan pasien. Ia menyampaikan harapan bahwa pengurus baru harus memprioritaskan perbaikan layanan, termasuk penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang disediakan kepada masyarakat peserta program.
Tantangan keberlanjutan keuangan
Salah satu isu yang diangkat adalah pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan program. Menko PM menggarisbawahi perlunya strategi pengelolaan keuangan yang hati-hati sehingga manfaat jaminan sosial dapat dinikmati jangka panjang. Ia mendorong direksi untuk merumuskan langkah-langkah yang realistis dan bertanggung jawab dalam mengelola pendanaan serta pengeluaran institusi.
Sinergi antarlembaga dan pengawasan
Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pentingnya koordinasi yang erat antara BPJS Kesehatan dengan kementerian, lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini diperlukan untuk menyelesaikan kendala struktural dan operasional yang selama ini dihadapi. Selain itu, penguatan pengawasan internal maupun eksternal disebut sebagai elemen krusial untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.
Harapan bagi direksi baru
Menko PM mengajak direksi baru untuk mengambil peran proaktif dalam menjalankan agenda reformasi. Ia menekankan bahwa tanggung jawab yang diemban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang luas. Dengan pendekatan profesional dan akuntabel, ia berharap BPJS Kesehatan mampu menjawab ekspektasi masyarakat serta memperbaiki kinerjanya secara menyeluruh.
Dengan menempatkan prinsip tata kelola, transparansi, dan pelayanan sebagai prioritas, pergantian direksi dipandang sebagai momentum penting bagi BPJS Kesehatan untuk bertransformasi demi mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh peserta.
Foto: ANTARA News
