Pengamat UI: Dewan Perdamaian Gaza Harus Diawasi Ketat
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Muhammad Syaroni Rofii, menyatakan bahwa Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace for Gaza) perlu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, pengawasan menjadi penting agar fungsi dan tujuan dewan tersebut dapat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Keprihatinan atas mekanisme kerja
Syaroni menekankan pentingnya memperhatikan mekanisme kerja dewan, termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung dan siapa saja pihak yang terlibat. Ia menilai bahwa tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko terjadinya ketidakjelasan peran serta potensi penyalahgunaan wewenang.
Transparansi sumber daya
Dalam pandangannya, aspek keterbukaan mengenai sumber pendanaan dan alokasi sumber daya juga wajib ditinjau secara serius. Pengawasan terhadap aliran dana dan penggunaan sumber daya oleh dewan menurutnya menjadi salah satu faktor kunci untuk memastikan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak terkait.
Perlunya akuntabilitas dan representasi
Syaroni menggarisbawahi bahwa dewan perdamaian harus memperlihatkan akuntabilitas yang jelas dan memastikan adanya representasi dari berbagai pihak yang relevan. Hal ini penting agar keputusan dan upaya perdamaian yang dilaksanakan tidak memihak dan dapat mencakup kepentingan berbagai kelompok terdampak.
Peran komunitas internasional dan pemangku kepentingan
Pengamat tersebut juga menyinggung peran komunitas internasional, organisasi kemanusiaan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengawal proses kerja dewan. Menurutnya, keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dan konsisten akan membantu menjaga kredibilitas serta efektivitas inisiatif perdamaian yang diusung.
Prioritas: legitimasi dan hasil
Syaroni mengingatkan bahwa legitimasi Dewan Perdamaian Gaza bergantung pada sejauh mana dewan mampu menunjukkan hasil yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya tentang pengawasan administratif, tetapi juga evaluasi terhadap dampak dan hasil kebijakan yang dijalankan.
Penutup
Secara keseluruhan, Muhammad Syaroni Rofii meminta agar keberadaan Dewan Perdamaian Gaza disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Tujuannya agar setiap langkah yang diambil dewan dapat terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga memperkuat peluang tercapainya tujuan perdamaian yang diharapkan.
Foto: ANTARA News
