BBKSDA: Dua Anak Harimau Benggala di Bandung Zoo Wafat Akibat Virus Panleukopenia Mentan Pastikan Stok Pangan Nasional Aman Menghadapi El Nino Godzilla Puncak Gelombang Kedua Arus Balik di Terminal Kampung Rambutan Diperkirakan Terjadi Minggu Jalan Kayu Mas Utara di Pulogadung Amblas, Mobilitas Pengendara Terganggu Sejak Lebaran Kesepakatan Inggris-Prancis 2023 Dikaitkan dengan Peningkatan Kematian Migran di Selat Inggris Dari Sampah Jadi Harapan: SATURUMA dan Pandawara Luncurkan Program CSR untuk Lingkungan

Politik

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Dampak Konflik AS-Venezuela pada Energi

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Jakarta — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengimbau pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipatif menyusul kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya gejolak harga minyak dan krisis energi yang berpotensi timbul akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Seruan untuk kewaspadaan

Eddy menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah terhadap dampak eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa gangguan pasokan di pasar internasional bisa berimbas pada naiknya harga minyak dan mengganggu ketersediaan energi di dalam negeri.

Menurutnya, meskipun kondisi global berada di luar kendali nasional, langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dapat membantu mengurangi dampak langsung kepada masyarakat dan sektor usaha. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas pasokan

Dalam pernyataannya, Eddy mengajak pemerintah untuk menempatkan perlindungan konsumen dan stabilitas pasokan sebagai prioritas. Ia menyebut bahwa kebijakan yang proaktif dapat meminimalkan ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga kondisi perekonomian domestik.

Ia juga mendorong koordinasi antarlembaga terkait sehingga kebijakan responsif dapat segera diterapkan bila tekanan pada pasar energi meningkat. Kesiapan ini dianggap penting untuk meredam dampak sosial ekonomi yang mungkin muncul.

Langkah-langkah yang disarankan

Meskipun tidak merinci kebijakan spesifik, Eddy menggarisbawahi perlunya rencana kontingensi yang komprehensif. Rencana ini sebaiknya mencakup pemantauan pasar, komunikasi publik yang jelas, serta kesiapan infrastruktur dan distribusi energi agar pasokan tetap terjaga.

Selain itu, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri energi juga disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Kerja sama ini penting agar respons terhadap gangguan pasokan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Pentingnya komunikasi publik

Eddy menekankan pula pentingnya komunikasi yang transparan kepada publik. Informasi yang akurat dan cepat tentang langkah-langkah pemerintah dapat membantu mengurangi kepanikan dan menjaga kepercayaan publik selama masa ketidakpastian.

Dengan pendekatan komunikasi yang tepat, diharapkan warga dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diberlakukan serta memahami prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Penutup

Pernyataan Wakil Ketua MPR itu menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap potensi guncangan dari luar negeri. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah antisipatif agar dampak negatif terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat diminimalkan.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Purbaya: Kebijakan WFH Telah Diputuskan dan Akan Segera Diumumkan

25 Maret 2026 - 16:00 WIB

ANTARA News

Fadli Zon: Tradisi Silaturahmi Idulfitri Sebagai Momentum Penguat Harmoni Sosial

22 Maret 2026 - 09:00 WIB

ANTARA News

Puan: Pertemuan Susulan dengan Presiden Insyaallah Dilaksanakan Secepatnya

21 Maret 2026 - 16:00 WIB

ANTARA News

Prabowo Serahkan Paket Sembako kepada Penyintas Bencana usai Salat Id di Aceh

21 Maret 2026 - 10:00 WIB

ANTARA News

Ringkasan Berita Kemarin: Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Skema WFH Pemerintah

20 Maret 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik