BBKSDA: Dua Anak Harimau Benggala di Bandung Zoo Wafat Akibat Virus Panleukopenia Mentan Pastikan Stok Pangan Nasional Aman Menghadapi El Nino Godzilla Puncak Gelombang Kedua Arus Balik di Terminal Kampung Rambutan Diperkirakan Terjadi Minggu Jalan Kayu Mas Utara di Pulogadung Amblas, Mobilitas Pengendara Terganggu Sejak Lebaran Kesepakatan Inggris-Prancis 2023 Dikaitkan dengan Peningkatan Kematian Migran di Selat Inggris Dari Sampah Jadi Harapan: SATURUMA dan Pandawara Luncurkan Program CSR untuk Lingkungan

Politik

Prabowo: Pemerintah Tidak Sombong dan Mampu Menangani Pemulihan Bencana

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Prabowo Tegaskan Kapasitas Pemerintah dalam Pemulihan Bencana

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pada Kamis (1/1) bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menangani proses pemulihan pascabencana. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas persepsi yang menyebut pemerintah terlihat sombong dalam menghadapi situasi bencana.

Menurut Prabowo, klaim kemampuan pemerintah bukanlah bentuk kesombongan, melainkan keyakinan atas kapasitas lembaga-lembaga negara untuk menjalankan tugas pemulihan. Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan menyangkut banyak aspek dan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak.

Dalam pernyataannya, Presiden menekankan pentingnya kepercayaan publik kepada pemerintah dalam proses pemulihan. Ia menyampaikan bahwa kemampuan tersebut harus dilihat dari kesiapan, perencanaan, dan pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu warga yang terdampak.

Pernyataan ini muncul di tengah perhatian publik terhadap cara penanganan pascabencana. Prabowo mengajak semua pihak untuk memahami bahwa penyelesaian dampak bencana memerlukan pendekatan menyeluruh dan kesabaran, serta kerja sama antarlembaga dan masyarakat.

Fokus pada upaya jangka panjang

Presiden menyoroti bahwa pemulihan tidak hanya soal penanganan segera, tetapi juga mencakup pemulihan jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pemulihan kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur yang terdampak, yang menurutnya memerlukan perencanaan matang dan sumber daya yang memadai.

Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi yang jelas kepada masyarakat menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Menurut Prabowo, memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat membantu mengurangi kekhawatiran dan meningkatkan kepercayaan publik.

Seruan untuk dukungan bersama

Selain menegaskan kapasitas pemerintah, Prabowo mengajak pemangku kepentingan dan warga untuk ikut mendukung proses pemulihan. Ia menyatakan bahwa dukungan kolektif akan mempercepat pemulihan dan membuat upaya yang dilakukan menjadi lebih efektif.

Dalam konteks itu, ia menekankan peran berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil, untuk saling bersinergi demi mempercepat pemulihan kondisi wilayah terdampak.

Prabowo juga menyinggung bahwa penanganan bencana harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi serta pengelolaan sumber daya secara efisien. Menurutnya, keberhasilan pemulihan bergantung pada keterpaduan langkah dan komitmen semua pihak terkait.

Penutup

Pernyataan Presiden Prabowo pada awal Januari ini menegaskan posisi pemerintah bahwa kemampuan menangani pemulihan pascabencana adalah nyata dan bukan bentuk kesombongan. Ia mengajak masyarakat untuk memberi ruang bagi pelaksanaan langkah-langkah pemulihan yang terencana dan terkoordinasi, sambil meneguhkan pentingnya dukungan kolektif dalam menghadapi dampak bencana.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Purbaya: Kebijakan WFH Telah Diputuskan dan Akan Segera Diumumkan

25 Maret 2026 - 16:00 WIB

ANTARA News

Fadli Zon: Tradisi Silaturahmi Idulfitri Sebagai Momentum Penguat Harmoni Sosial

22 Maret 2026 - 09:00 WIB

ANTARA News

Puan: Pertemuan Susulan dengan Presiden Insyaallah Dilaksanakan Secepatnya

21 Maret 2026 - 16:00 WIB

ANTARA News

Prabowo Serahkan Paket Sembako kepada Penyintas Bencana usai Salat Id di Aceh

21 Maret 2026 - 10:00 WIB

ANTARA News

Ringkasan Berita Kemarin: Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Skema WFH Pemerintah

20 Maret 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik