Pengamat UI Soroti Potensi Risiko Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Shofwan Al-Banna Choiruzzad, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terkait keputusan Presiden untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Menurut dia, langkah tersebut mengandung sejumlah risiko yang perlu dianalisis secara cermat sebelum diambil.
Hati-hati dalam pengambilan keputusan
Shofwan menekankan bahwa keputusan tingkat tinggi seperti bergabung dalam sebuah forum internasional yang berkaitan dengan konflik sensitif memerlukan pertimbangan matang. Ia menilai bahwa faktor politik, diplomatik, dan implikasi jangka panjang harus menjadi bagian dari kajian kebijakan sehingga keputusan tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi posisi dan kepentingan nasional.
Risiko diplomatik dan politis
Salah satu kekhawatiran yang disoroti adalah potensi dampak terhadap hubungan luar negeri Indonesia. Keikutsertaan dalam forum perdamaian yang menangani konflik dengan dinamika kompleks bisa membuat negara menempatkan diri pada posisi yang menimbulkan respons dari pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memetakan kemungkinan reaksi internasional dan menyiapkan strategi diplomasi yang jelas.
Perlunya kajian strategis
Shofwan juga menyoroti pentingnya kajian menyeluruh sebelum mengambil langkah. Kajian tersebut meliputi analisis konsekuensi politik domestik dan internasional, keselarasan dengan kebijakan luar negeri yang sudah ada, serta kapasitas negara untuk berkontribusi secara konstruktif di dalam forum yang dimaksud. Tanpa fondasi kajian yang kuat, partisipasi bisa berakhir kontraproduktif.
Pertimbangan legitimasi dan peran
Menurut pengamat, selain memikirkan manfaat yang ingin dicapai, pemerintah perlu mempertimbangkan peran yang akan dimainkan jika bergabung. Apakah keikutsertaan bersifat simbolis atau akan diikuti dengan komitmen nyata dan sumber daya? Kejelasan peran membantu menghindari ekspektasi yang tidak realistis dan menjaga kredibilitas di mata mitra internasional.
Kebutuhan komunikasi publik dan koordinasi
Shofwan menyarankan agar pemerintah melakukan komunikasi publik yang transparan terkait alasan dan tujuan pembentukan sikap tersebut. Selain itu, koordinasi antarlembaga dan dengan mitra luar negeri diperlukan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil konsisten dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan kebingungan di arena internasional.
Kesimpulan
Penilaian dari pengamat Hubungan Internasional UI menegaskan bahwa meskipun niat untuk mendorong perdamaian penting, setiap langkah diplomatik yang berkaitan dengan konflik harus ditempuh dengan kehati-hatian. Kajian komprehensif, komunikasi strategis, dan kesiapan untuk menghadapi dampak diplomatik menjadi kunci agar keputusan yang diambil dapat memberi manfaat tanpa merugikan posisi nasional.
Foto: ANTARA News
