BBKSDA: Dua Anak Harimau Benggala di Bandung Zoo Wafat Akibat Virus Panleukopenia Mentan Pastikan Stok Pangan Nasional Aman Menghadapi El Nino Godzilla Puncak Gelombang Kedua Arus Balik di Terminal Kampung Rambutan Diperkirakan Terjadi Minggu Jalan Kayu Mas Utara di Pulogadung Amblas, Mobilitas Pengendara Terganggu Sejak Lebaran Kesepakatan Inggris-Prancis 2023 Dikaitkan dengan Peningkatan Kematian Migran di Selat Inggris Dari Sampah Jadi Harapan: SATURUMA dan Pandawara Luncurkan Program CSR untuk Lingkungan

Hukum

KemenPPA Tegaskan Aborsi Ilegal Sebagai Pelanggaran Serius Hak Anak

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) menegaskan bahwa praktik aborsi ilegal merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap hak anak. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dan upaya mencegah tindakan yang merugikan keselamatan serta masa depan generasi muda.

Menurut KemenPPA, aborsi ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Praktik ini dapat membawa dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan dan anak yang terlibat.

Kementerian mengingatkan pentingnya edukasi dan penanganan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi, dengan tujuan utama mencegah terjadinya aborsi ilegal. KemenPPA juga menyerukan agar masyarakat dan semua pihak terkait lebih aktif dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada perempuan dan anak, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara maksimal.

Langkah tersebut dianggap strategis dalam rangka menegakkan hukum sekaligus memastikan perlindungan hak anak mendapat prioritas utama. Pelanggaran berupa aborsi ilegal menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka membangun generasi yang sehat dan terlindungi.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Bekuk Dua Pemuda Pengedar Ganja di Jakpus

19 Maret 2026 - 13:00 WIB

ANTARA News

Kemenkumham Dorong Proses Hukum Transparan dalam Kasus Kekerasan terhadap Aktivis KontraS

19 Maret 2026 - 11:00 WIB

ANTARA News

Kapolri Tegaskan Polisi Tetap Menangani Kasus Penyiraman Air Keras

18 Maret 2026 - 13:00 WIB

ANTARA News

KPK Menahan Bupati Cilacap: Kronologi Singkat Dugaan Pemerasan, Korupsi, dan Kasus Penyiraman Aktivis

16 Maret 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News

Polrestabes Bandung Dalami Kasus Kematian Siswa SMAN 5 Bandung di Cihampelas

15 Maret 2026 - 20:00 WIB

ANTARA News
Trending di Hukum