LDII Sumsel Luncurkan Program Pembersihan 326 Tempat Ibadah CENTCOM Tahan Komentar soal Dugaan Keterlibatan Pasukan dalam Serangan di Iran Polresta Malang Minta Warga Segera Lapor Jika Menemukan Dugaan Penimbunan Pangan Satpol PP Jaksel Akan Bongkar Lapangan Padel Tak Berizin di Cilandak Gubernur: Beberapa Program Pusat Sudah Berjalan di Rejang Lebong IRGC Konfirmasi Peluncuran Gelombang Pertama Serangan Roket ke Israel

Politik

DPR dan Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Aceh

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Sinergi DPR dan Pemerintah Ditekankan untuk Percepatan Pemulihan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya kerja sama antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh. Ia menekankan bahwa sinergi berbagai pihak menjadi kunci agar bantuan dan program rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam pernyataannya, Sufmi Dasco Ahmad mendorong agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi agar seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani. Ia menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan program di lapangan agar proses pemulihan tidak terhambat birokrasi.

Fokus pada Penanganan Korban dan Rehabilitasi Infrastruktur

Pemerintah dan DPR diminta memberi perhatian terhadap penanganan korban serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik dan perumahan. Upaya pemulihan harus mempertimbangkan aspek keselamatan, kebutuhan dasar warga, serta keberlanjutan jangka menengah dan panjang.

Selain itu, pemulihan ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam proses ini. Dukungan terhadap pemulihan mata pencaharian, bantuan modal usaha, dan pemulihan fasilitas publik diharapkan dapat mempercepat kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak.

Transparansi, Data, dan Pengawasan

Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa transparansi dan akurasi data harus menjadi prioritas dalam upaya pemulihan. Data yang valid menjadi dasar penentuan sasaran bantuan, perencanaan rekonstruksi, dan pengawasan penggunaan anggaran.

Peran DPR disebut penting dalam mekanisme pengawasan agar penyaluran bantuan serta pelaksanaan program pemulihan sesuai dengan ketentuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan ini juga diperlukan untuk mencegah penumpukan masalah yang dapat muncul di kemudian hari.

Peran Pemerintah Daerah dan Keterlibatan Masyarakat

Pemerintah daerah diminta aktif di garis depan, karena mereka paling memahami kondisi lokal dan kebutuhan warganya. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota serta perangkat desa menjadi modal penting untuk pelaksanaan program yang efektif.

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal juga menjadi aspek penting. Partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulihan akan membantu menyesuaikan program dengan kondisi riil serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil rekonstruksi.

Mendorong Pemulihan yang Terpadu dan Berkelanjutan

Upaya yang ditekankan adalah pemulihan yang terpadu, tidak hanya memperbaiki fisik tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Pendekatan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi kerentanan di masa depan dan memastikan bahwa masyarakat dapat pulih secara komprehensif.

Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua pihak untuk bekerja cepat dan cermat, dengan fokus pada kebutuhan rakyat terdampak, agar proses pemulihan pascabencana di Aceh berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pertemuan Hangat Prabowo dan MBZ Perkokoh Kemitraan Strategis RI-PEA

27 Februari 2026 - 10:00 WIB

AHY: Indonesia Perlu Kapasitas Tampungan Air 150 Meter Kubik per Kapita

24 Februari 2026 - 18:00 WIB

ANTARA News

Anggota DPR Minta Percepatan dan Pemerataan Imunisasi Nasional untuk Cegah Campak

24 Februari 2026 - 13:00 WIB

ANTARA News

Menko PM: Direksi Baru Jadi Momentum Transformasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

23 Februari 2026 - 14:30 WIB

ANTARA News

Politik Kemarin: Dari Penilaian Diplomasi di BoP hingga Situasi Keamanan Papua

23 Februari 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik