Bogor Tertibkan 63 Billboard Sepanjang 2025, Kota Dinilai ‘Bebas Sampah Visual’ Iran Nyatakan Siap Mengurangi Pengayaan Uranium Secara Bersyarat Pemerintah Matangkan Program MBG untuk Lansia, Fokus pada Usia 75 Tahun ke Atas Danantara Perkuat Persiapan Proyek Bioetanol di PG Glenmore, Jawa Timur Pemkot Semarang Tekankan Pengelolaan Sampah Harus Libatkan Lintas OPD Simulasi Al-Quran Bahasa Isyarat dari Indonesia Menarik Perhatian Pengunjung di Mesir

Hukum

Imigrasi Tanjungpinang Deportasi Warga Singapura karena Melanggar Izin Tinggal

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengambil tindakan deportasi terhadap seorang warga negara asing berkewarganegaraan Singapura setelah ditemukan melanggar ketentuan izin tinggal.

Langkah pendeportasian tersebut dilakukan oleh unit imigrasi setempat sebagai penegakan aturan terkait izin tinggal bagi orang asing di wilayah hukum Tanjungpinang. Dalam pernyataan yang disampaikan institusi imigrasi, tindakan ini dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal yang berlaku bagi warga negara asing.

Kasus ini menegaskan peran kantor imigrasi dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi keimigrasian. Petugas imigrasi bertanggung jawab menegakkan regulasi yang mengatur izin tinggal, dan ketika ditemukan pelanggaran, instansi terkait dapat mengambil langkah administratif termasuk pendeportasian.

Proses deportasi menjadi salah satu mekanisme yang diterapkan apabila status keimigrasian seorang warga asing tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam peristiwa yang menimpa warga negara Singapura itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang melakukan tindakan sesuai kewenangannya untuk mengatasi pelanggaran izin tinggal.

Meskipun rincian lebih jauh mengenai proses, kronologi, atau langkah selanjutnya tidak dijabarkan secara rinci dalam pernyataan singkat yang disampaikan, kejadian ini menunjukkan keberlanjutan fungsi pengawasan imigrasi di daerah kepulauan yang menjadi pintu masuk lintas negara. Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam pengelolaan arus masuk dan keluar orang asing.

Pemantauan izin tinggal dan penegakan aturan keimigrasian menjadi aspek penting dalam menjaga keteraturan administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketika ditemukan ketidaksesuaian izin tinggal, instansi berwenang dapat menerapkan berbagai sanksi administratif termasuk pencabutan izin dan pendeportasian.

Guna menjaga keterbukaan informasi, pihak imigrasi biasanya akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindakan yang diambil, meskipun tidak semua rincian kasus dipublikasikan secara lengkap demi pertimbangan prosedural dan privasi yang terkait dengan penanganan orang asing.

Kasus yang melibatkan warga negara Singapura ini menjadi pengingat bahwa izin tinggal harus selalu dipatuhi oleh pemegangnya. Kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian menjadi tanggung jawab bersama antara orang asing dan otoritas terkait untuk memastikan proses kependudukan dan kunjungan berjalan sesuai ketentuan.

Gambar yang menyertai pemberitaan ini memperlihatkan suasana terkait kegiatan instansi imigrasi di lapangan. Foto tersebut dapat menjadi ilustrasi bagi pembaca mengenai aktivitas kantor imigrasi dalam menjalankan tugasnya di wilayah Tanjungpinang.

Pemeriksaan dan penindakan administrasi keimigrasian tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan unit imigrasi dalam menjaga ketertiban serta menegakkan aturan bagi warga negara asing yang berada di wilayah hukum setempat.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

OJK: Belum Terima Laporan Bareskrim soal Dugaan ‘Saham Gorengan’

2 Februari 2026 - 20:00 WIB

ANTARA News

Saksi Ahli Pulihkan Bukti Digital dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nurhadi

2 Februari 2026 - 17:30 WIB

ANTARA News

Dirjen Pemasyarakatan Pindahkan 61 Warga Binaan Berisiko Tinggi ke Nusakambangan

1 Februari 2026 - 20:00 WIB

ANTARA News

Polres Anambas Menangkap Nelayan Diduga Menjual Sabu Hasil Temuan

31 Januari 2026 - 18:30 WIB

ANTARA News

Kemen LH Gugat PT Agincourt Resources Rp200 Miliar di PN Jakarta Selatan

31 Januari 2026 - 12:30 WIB

ANTARA News
Trending di Hukum