Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan proyeksi bahwa transaksi dari program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberi label BISA Ekspor akan mencapai nilai sekitar Rp2,27 triliun pada 2025. Program tersebut dikenal dengan akronim UMKM BISA, yang merujuk pada dorongan untuk berani berinovasi dan siap beradaptasi di tengah dinamika pasar.
Tujuan program
Nama program — Berani Inovasi, Siap Adaptasi — menggambarkan fokus kebijakan yang ingin memperkuat kapasitas UMKM agar mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik tetapi juga merambah pasar ekspor. Kemendag mencatat bahwa program ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai.
Proyeksi nilai transaksi
Nilai transaksi sebesar Rp2,27 triliun yang diproyeksikan untuk 2025 menunjukkan target ambisius bagi program UMKM BISA Ekspor. Angka tersebut menggambarkan ekspektasi peningkatan kegiatan ekonomi pelaku UMKM yang mendapatkan pembinaan dan dukungan untuk pemasaran, termasuk dalam aspek pemasaran lintas batas.
Makna bagi pelaku UMKM
Bagi usaha kecil dan mikro, kesempatan menembus pasar ekspor dapat berarti peningkatan omset dan peluang pembukaan hubungan dagang baru. Dengan mendorong inovasi produk dan kesiapan adaptasi terhadap permintaan pasar internasional, program ini diharapkan menyiapkan UMKM untuk memenuhi standar dan kebutuhan konsumen di luar negeri.
Peran pemerintah
Kemendag memposisikan inisiatif ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat basis produksi nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dukungan kebijakan dan program yang memadai dianggap penting agar UMKM dapat memanfaatkan peluang ekspor dan berkontribusi pada perekonomian yang lebih luas.
Harapan dan tantangan
Sementara target nilai transaksi tersebut menunjukkan optimisme, pencapaiannya akan bergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan UMKM untuk berinovasi, menyesuaikan produk, dan menjangkau pembeli internasional. Tantangan seperti keterbatasan modal, akses informasi, dan kepatuhan terhadap standar ekspor menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program.
Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan terus memantau perkembangan implementasi program ini agar target yang ditetapkan dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air.
Foto: ANTARA News
