Pemprov DKI Siapkan Mudik Gratis Angkutan Laut ke 10 Pulau di Kepulauan Seribu Iran Bantah Laporan Militer AS yang Menuding Kemampuan Rudal Menurun Eks Direktur Gas Pertamina Heran dengan Alasan Penahanan dalam Kasus Korupsi Pengadaan LNG Imigrasi Ponorogo Deportasi Warga Malaysia yang Diduga Overstay Belasan Tahun Iran Bentuk Badan Pemerintahan Sementara Usai Wafatnya Khamenei Legislator Minta Evaluasi Sistem Perbukuan untuk Pastikan Harga Terjangkau

Politik

Legislator Minta Evaluasi Sistem Perbukuan untuk Pastikan Harga Terjangkau

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Anggota DPR Dorong Kajian Sistem Perbukuan

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perbukuan nasional. Tujuannya adalah memastikan harga buku tetap terjangkau bagi masyarakat luas sehingga akses terhadap buku dan bahan bacaan tidak terbatas pada kelompok tertentu saja.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya tinjauan kebijakan terkait perbukuan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya pendidikan dan memperluas akses literasi. Dengan harga buku yang lebih ekonomis, diharapkan lebih banyak masyarakat — khususnya pelajar dan keluarga berpenghasilan rendah — bisa memperoleh bacaan yang dibutuhkan.

Alasan Evaluasi

Evaluasi terhadap sistem perbukuan dinilai perlu untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan harga buku menjadi tinggi. Meski detail langkah yang diminta belum dipaparkan secara rinci, inisiatif ini mencerminkan keprihatinan terhadap keterjangkauan produk perbukuan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem pendidikan dan budaya literasi.

Pentingnya ketersediaan buku dengan harga terjangkau tidak hanya berdampak pada capaian pendidikan, tetapi juga berimplikasi pada pemerataan kesempatan belajar di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peninjauan sistem dianggap sebagai upaya preventif agar masalah harga tidak menjadi penghalang utama bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Aspek yang Dapat Menjadi Fokus Kajian

Dalam konteks evaluasi sistem perbukuan, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi fokus kajian tanpa mengurangi ruang lingkup kebijakan yang berlaku. Antara lain, mekanisme rantai pasok dan distribusi, struktur biaya produksi dan pencetakan, serta regulasi yang mengatur produksi dan pemasaran buku. Selain itu, pendekatan digitalisasi dan model pengerjaan bersama antara pihak-pihak terkait juga bisa dipertimbangkan untuk menurunkan biaya.

Pengkajian yang komprehensif diupayakan dapat memberikan gambaran jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harga akhir buku di pasaran. Dari sana, kebijakan yang lebih tepat sasaran dapat dirancang untuk memperbaiki efisiensi dan menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas isi buku.

Harapan untuk Langkah Selanjutnya

Upaya evaluasi diharapkan diikuti oleh dialog yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sinergi antara pembuat kebijakan, penerbit, percetakan, dan pihak distribusi dinilai penting agar rekomendasi yang lahir dari kajian dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, pemantauan implementasi kebijakan juga diperlukan agar tujuan penurunan harga buku betul-betul dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat.

Inisiatif untuk mengevaluasi sistem perbukuan ini mencerminkan perhatian legislator terhadap isu keterjangkauan akses pendidikan. Langkah konkret dan tindak lanjut yang jelas akan menjadi penentu seberapa cepat dampak positif dapat dirasakan, terutama oleh pelajar dan keluarga yang paling membutuhkan.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Menag: Presiden Setujui Peringatan Nuzulul Quran Digelar di Istana Negara

4 Maret 2026 - 21:00 WIB

ANTARA News

Menteri Trenggono Janji Selesaikan Tiga Persoalan di KNMP Malang

4 Maret 2026 - 19:00 WIB

ANTARA News

Prabowo Dorong Penguatan Jati Diri Melalui Studi Artefak di Museum Nasional

3 Maret 2026 - 19:00 WIB

ANTARA News

Pimpinan MPR Serukan Penguatan Energi dan Ekonomi Menanggapi Eskalasi Konflik Timur Tengah

3 Maret 2026 - 09:30 WIB

ANTARA News

Pakar Ingatkan Indonesia Waspadai Benturan Kepentingan di ‘Board of Peace’

3 Maret 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News
Trending di Politik