Menjaga NTB dari Jaringan Penyelundupan Manusia: Tantangan di Pelabuhan Kecil Ancaman Child Grooming: Dampak Jangka Pendek dan Panjang pada Perkembangan Anak Huawei Umumkan 10 Tren Smart PV & ESS 2026 dengan Tema “All-Scenario Grid-Forming” 1,5 Juta Pegawai Kemenag Terlayani Lewat Pembelajaran Digital Sepanjang 2025 BBMKG Imbau Waspada: Gelombang Hingga 2,5 Meter Berpotensi Terjadi di Perairan Bali Unhas Kirim 10 Mahasiswa Keperawatan Ikuti Program Sakura Exchange di Jepang

Politik

Pakar UPNVJ Soroti Pentingnya Transformasi Budaya Politik untuk Cegah Korupsi Kepala Daerah

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Transformasi Budaya Politik sebagai Kunci Pencegahan Korupsi Kepala Daerah

Pakar Ilmu Politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Ardli Johan Kusuma, menekankan pentingnya transformasi budaya politik sebagai langkah utama untuk mencegah praktik korupsi di kalangan kepala daerah. Menurut Ardli, perubahan ini harus menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi agar tidak berulang di masa mendatang.

Budaya politik yang baru dirasa mampu membangun kesadaran dan integritas para pejabat daerah untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan transparan. Perubahan paradigma ini diyakini dapat menekan potensi korupsi yang selama ini acap kali terjadi dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Menurut Ardli, bukan hanya aspek hukum yang harus diperkuat, tetapi juga harus dilakukan transformasi budaya dan perilaku agar setiap pejabat daerah memiliki kesadaran tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini penting untuk membentuk lingkungan politik yang sehat dan beretika.

Pencegahan korupsi akan lebih efektif jika diiringi dengan pendidikan politik yang menyeluruh dan penanaman nilai-nilai anti-korupsi sejak dini kepada aparat pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian, budaya politik yang diwarnai dengan integritas dan akuntabilitas dapat menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Ardli Johan Kusuma juga menilai bahwa kasus korupsi yang kerap terjadi pada tingkat kepala daerah harus jadi bahan evaluasi sekaligus pendorong untuk melakukan reformasi mendasar dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Transformasi ini akan membantu membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Prabowo Tetapkan Target Renovasi 60 Ribu Sekolah dalam Tahun Ini

13 Januari 2026 - 17:00 WIB

ANTARA News

Pilkada Langsung: Demokrasi Prosedural dan Keterbatasan Kesejahteraan Daerah

13 Januari 2026 - 12:30 WIB

ANTARA News

Wapres Gibran Kenakan Tas Noken saat Kunjungan dari Biak hingga Yahukimo

13 Januari 2026 - 11:30 WIB

ANTARA News

Hanya 294 dari 579 Anggota DPR Hadir pada Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III

13 Januari 2026 - 11:00 WIB

ANTARA News

Prabowo Tegaskan Kekuatan Kabinet Merah Putih dan Imbau Waspada Terhadap Analisis Medsos

12 Januari 2026 - 21:30 WIB

ANTARA News
Trending di Politik