Pemprov Papua Selatan Dorong Pengarusutamaan Gender di Empat Kabupaten
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mengambil langkah untuk memperkuat pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten. Program ini ditujukan kepada empat kabupaten, salah satunya Kabupaten Mappi, sebagai upaya memasukkan perspektif gender ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Fokus dan Tujuan
Inisiatif tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa rencana, program, dan kegiatan pemerintah daerah mempertimbangkan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan publik dapat lebih responsif dan adil, sekaligus meningkatkan akses serta manfaat layanan publik bagi seluruh warga.
Pelaksanaan di Tingkat Lokal
Penerapan pengarusutamaan gender diempat kabupaten dimaksudkan untuk mendorong integrasi perspektif gender pada berbagai dokumen perencanaan daerah, penganggaran, serta pelaksanaan program sektoral. Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan lokal, termasuk perangkat daerah dan pemimpin setempat, menjadi aspek penting agar strategi ini dapat berjalan berkelanjutan.
Manfaat Strategis
Dengan memasukkan perspektif gender dalam proses pemerintahan, diharapkan kebijakan daerah menjadi lebih inklusif dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pengarusutamaan gender juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih setara, memungkinkan kelompok yang rentan memperoleh perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan.
Keterkaitan dengan Kebijakan Daerah
Pengarusutamaan gender bukanlah program terpisah, melainkan bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Integrasi perspektif gender pada tahap perencanaan dan penganggaran membantu memastikan bahwa alokasi sumber daya sejalan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Kebutuhan Kapasitas dan Koordinasi
Keberhasilan pengarusutamaan gender memerlukan peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip gender dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, koordinasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah) dan kerja sama dengan kelompok masyarakat serta pemangku kepentingan lokal menjadi kunci agar kegiatan yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan.
Tahapan Selanjutnya
Langkah-langkah awal yang umum dilakukan meliputi identifikasi isu gender di tingkat kabupaten, pemetaan kebutuhan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang sensitif gender. Pendekatan ini umumnya disesuaikan dengan kondisi lokal supaya intervensi dapat relevan dan berkelanjutan.
Pemprov Papua Selatan mendorong implementasi pengarusutamaan gender di empat kabupaten sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan menciptakan kebijakan yang lebih adil. Salah satu kabupaten yang disebutkan sebagai penerima dorongan tersebut adalah Mappi, sementara tiga kabupaten lainnya juga menjadi sasaran program ini.
Foto: ANTARA News
