Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi memegang peranan strategis di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan harus dipandang sebagai dasar bagi kepemimpinan nasional.
Pernyataan tersebut menyoroti kebutuhan untuk menempatkan kemampuan membaca, memahami, dan menilai informasi pada posisi sentral ketika masyarakat dan institusi bersiap menghadapi dampak teknologi AI. Menurut penegasan itu, literasi bukan sekadar kemampuan individu membaca teks, melainkan kapabilitas yang lebih luas untuk menavigasi arus informasi dan teknologi yang semakin kompleks.
Dalam pandangan tersebut, penguatan literasi di era AI dipandang penting untuk membangun pondasi kepemimpinan yang tangguh di tingkat nasional. Kepemimpinan yang dimaksud mencakup kemampuan mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, serta mengarahkan agenda publik dengan mempertimbangkan implikasi teknologi dan informasi yang cepat berubah.
Pernyataan ini juga membuka diskusi tentang bagaimana literasi dapat menjadi pilar bagi berbagai unsur bangsa—mulai dari pembuat kebijakan, pemimpin lembaga, hingga warga negara—untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan AI. Dengan landasan literasi yang kuat, diharapkan kemampuan menyaring informasi, berpikir kritis, dan memahami konteks teknologi menjadi lebih luas dan merata.
Garis besar yang diangkat menekankan transformasi makna literasi dalam konteks modern. Di era AI, kemampuan untuk mengakses informasi harus diimbangi dengan kapasitas untuk menilai kebenaran, relevansi, dan konsekuensi dari informasi tersebut. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengambilan keputusan pada level nasional.
Penegasan soal peran literasi ini relevan bagi berbagai pemangku kepentingan yang berkepentingan membangun ketahanan informasi dan kompetensi digital. Fokus pada literasi sebagai fondasi kepemimpinan memberi sinyal bahwa investasi pada pendidikan dan kemampuan penilaian informasi perlu mendapat perhatian lebih besar dalam agenda pembangunan sumber daya manusia.
Sikap yang disampaikan oleh pimpinan Perpusnas tersebut juga menggambarkan peran lembaga-lembaga pengetahuan dalam membentuk kapasitas kolektif menghadapi perubahan teknologi. Perpustakaan dan institusi literasi lainnya berpotensi menjadi ruang penting untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan di tengah transformasi digital.
Sebagai penutup, penegasan ini mengundang refleksi tentang posisi literasi dalam strategi nasional. Menjadikan literasi sebagai pondasi kepemimpinan nasional berarti melihatnya sebagai elemen fundamental untuk menjaga kualitas dialog publik, ketahanan informasi, dan kemampuan adaptasi terhadap inovasi teknologi.
Foto: ANTARA News
