BPBD Jatim Cepat Perbaiki Peralatan Early Warning System Pasca Banjir BPJS Ketenagakerjaan Dorong Seluruh Mitra Ojol Manfaatkan Potongan Iuran DVI Polda Sulut Identifikasi Tiga Korban Kebakaran di Panti Wreda Masalah Mata, Duet Marwan/Aisyah Dipastikan Absen dari Indonesia Masters 2026 Apkasindo: Perkuat Sektor Hulu Jadi Kunci Percepatan Hilirisasi Sawit BBKSDA Jawa Timur dan Mahasiswa Lakukan Pengamatan Burung Migrasi di Tulungagung

Politik

Prabowo: Tuduhan Ingin Jadi Diktator Bertentangan dengan Sumpah Prajurit

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi berbagai tudingan yang sempat diarahkan kepadanya, termasuk tuduhan ingin menjadi seorang diktator. Menurut Prabowo, anggapan tersebut bertentangan dengan nilai dan komitmen yang terpatri dalam sumpah prajurit.

Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo hadir dalam acara Panen Padi Nasional, yang menjadi latar bagi beberapa pesan politik dan sosial dari presiden. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa selama ini ia menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang melekat pada profesionalisme militer dan kewajiban sebagai pejabat negara.

Penolakan terhadap stigma

Dalam menghadapi berbagai tuduhan, Prabowo memilih menepis anggapan yang menyudutkan tersebut dengan mengingatkan kembali arti dari sumpah prajurit yang pernah diucapkannya. Menurutnya, sumpah itu mengandung unsur pengabdian kepada negara, ketaatan pada konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara — nilai-nilai yang berseberangan dengan konsep pemerintahan otoriter.

Ia menekankan bahwa label “diktator” tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh anggota militer yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sikap dan landasan etis yang menjadi rujukan dalam menjalankan peran kenegaraan.

Respon publik dan konteks acara

Acara Panen Padi Nasional, tempat Prabowo menyampaikan tanggapan tersebut, menjadi momen di mana presidenn membaur dengan masyarakat dan memantau program ketahanan pangan. Kehadiran pejabat di kegiatan semacam ini biasanya juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan atau menjawab polemik yang berkembang di ruang publik.

Meskipun Prabowo dihadapkan pada berbagai tuduhan, ia memilih untuk menanggapi dengan menegaskan kembali komitmen profesionalnya sebagai mantan prajurit. Sikap seperti ini menunjukkan upaya meredam isu yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar militer dan pelayanan publik.

Fokus pada tugas negara

Dalam pernyataan-pernyataannya, Prabowo mengarahkan perhatian pada tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala negara. Ia menegaskan bahwa kritik dan tudingan yang dialamatkan kepadanya tidak mengubah fokus pada agenda nasional yang menjadi prioritas pemerintahan.

Dengan menegaskan bahwa tuduhan diktator bertentangan dengan sumpah prajurit, Prabowo berupaya membingkai kembali narasi publik tentang peran dan niatnya dalam memimpin pemerintahan. Pernyataan ini juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada tanggung jawab konstitusional dan kepentingan masyarakat luas.

Publikasi dan liputan media mengenai pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana isu-isu politik diperdebatkan di ruang publik, terutama ketika berkaitan dengan karakter dan motif pemimpin negara. Perkembangan selanjutnya terkait polemik ini akan terus menjadi perhatian publik dan pengamat politik.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Prabowo Tetapkan Target Renovasi 60 Ribu Sekolah dalam Tahun Ini

13 Januari 2026 - 17:00 WIB

ANTARA News

Pilkada Langsung: Demokrasi Prosedural dan Keterbatasan Kesejahteraan Daerah

13 Januari 2026 - 12:30 WIB

ANTARA News

Wapres Gibran Kenakan Tas Noken saat Kunjungan dari Biak hingga Yahukimo

13 Januari 2026 - 11:30 WIB

ANTARA News

Hanya 294 dari 579 Anggota DPR Hadir pada Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III

13 Januari 2026 - 11:00 WIB

ANTARA News

Prabowo Tegaskan Kekuatan Kabinet Merah Putih dan Imbau Waspada Terhadap Analisis Medsos

12 Januari 2026 - 21:30 WIB

ANTARA News
Trending di Politik