BPBD Jatim Cepat Perbaiki Peralatan Early Warning System Pasca Banjir BPJS Ketenagakerjaan Dorong Seluruh Mitra Ojol Manfaatkan Potongan Iuran DVI Polda Sulut Identifikasi Tiga Korban Kebakaran di Panti Wreda Masalah Mata, Duet Marwan/Aisyah Dipastikan Absen dari Indonesia Masters 2026 Apkasindo: Perkuat Sektor Hulu Jadi Kunci Percepatan Hilirisasi Sawit BBKSDA Jawa Timur dan Mahasiswa Lakukan Pengamatan Burung Migrasi di Tulungagung

Hukum

Nadiem Makarim Hadapi Sidang Putusan Sela Terkait Kasus Korupsi Chromebook

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Nadiem Makarim Hadapi Sidang Putusan Sela

Nadiem Anwar Makarim, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, menjalani sidang putusan sela dalam perkara yang menyangkut dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung meminta hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Permintaan jaksa ini merupakan bagian dari tahap awal proses peradilan yang menentukan kelanjutan pemeriksaan pokok perkara.

Apa itu sidang putusan sela dan eksepsi?

Sidang putusan sela adalah tahap prosedural dalam peradilan pidana di mana pengadilan memutuskan keberterimaan atau penolakan keberatan hukum yang diajukan oleh pihak terdakwa. Salah satu bentuk keberatan yang kerap diajukan adalah eksepsi, yakni argumen yang menilai terdapat cacat hukum pada dakwaan atau proses penuntutan.

Jika hakim menerima eksepsi, hal itu bisa berdampak pada kelanjutan persidangan formal terhadap pokok perkara. Sebaliknya, penolakan eksepsi berarti proses peradilan akan dilanjutkan ke pemeriksaan substantif dan pembuktian atas dugaan tindak pidana.

Fokus persidangan saat ini

Pada sidang yang berlangsung, jaksa mengajukan argumen agar eksepsi Nadiem ditolak. Pernyataan ini menempatkan persidangan pada tahap di mana hakim harus menilai tata cara penuntutan dan legalitas dakwaan sebelum masuk ke pemeriksaan bukti lebih jauh.

Persidangan putusan sela menjadi momen penting karena akan menentukan apakah proses di tingkat pengadilan dapat berlanjut atau ada hal-hal prosedural yang perlu diperbaiki atau dihentikan terlebih dahulu.

Proses hukum dan transparansi

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan sosok pejabat tinggi di bidang pendidikan dan teknologi. Sejumlah pihak memantau jalannya persidangan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan prinsip peradilan yang adil.

Sebelum sidang putusan sela, baik pihak penuntut maupun tim kuasa hukum terdakwa biasanya menyampaikan argumen tertulis dan lisan mengenai aspek-aspek hukum yang menjadi dasar pengajuan eksepsi maupun penolakan terhadapnya.

Keterkaitan dengan tahap berikutnya

Keputusan hakim dalam sidang putusan sela akan menjadi dasar bagi langkah-langkah proses persidangan berikutnya. Jika eksepsi ditolak, pengadilan akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan materiil, termasuk mendengarkan saksi, memeriksa bukti, dan mendalilkan fakta-fakta terkait dakwaan.

Di sisi lain, jika hakim menerima eksepsi, pengadilan dapat memerintahkan perbaikan dakwaan atau mengambil keputusan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penutup

Sidang putusan sela itu menjadi salah satu tahap awal yang menentukan arah proses hukum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Dengan jaksa meminta penolakan terhadap eksepsi, perhatian kini tertuju pada keputusan hakim yang akan menentukan kelanjutan atau perubahan tahapan persidangan.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Polda Metro Jaya Tangkap Dua Pengedar Sabu dan Cartridge Vape Berisi Etomidate di Jakbar

13 Januari 2026 - 08:00 WIB

ANTARA News

KPK Tanggapi Kemungkinan Memanggil Pemda Maluku Utara dalam Kasus PT WP

11 Januari 2026 - 17:30 WIB

ANTARA News

KPK Sita Barang Bukti Senilai Rp6,38 Miliar dari Empat Tersangka dan Seorang Pegawai Pajak

11 Januari 2026 - 14:30 WIB

ANTARA News

Mentan Minta Kasus Penyelundupan Bawang Bombay di Semarang Diusut Secara Menyeluruh

10 Januari 2026 - 18:00 WIB

ANTARA News

KPK Gelar OTT terhadap Pegawai DJP Terkait Kasus Suap Pengurangan Nilai Pajak

10 Januari 2026 - 11:00 WIB

ANTARA News
Trending di Hukum