Bapanas Tegaskan Penyaluran 242 Ribu Ton Jagung Pakan pada Maret Masjid Berbentuk Kapal Pesiar, Masjid Al Fauzan di Nagari Katapiang Dibuka untuk Umum LDII Sumsel Luncurkan Program Pembersihan 326 Tempat Ibadah CENTCOM Tahan Komentar soal Dugaan Keterlibatan Pasukan dalam Serangan di Iran Polresta Malang Minta Warga Segera Lapor Jika Menemukan Dugaan Penimbunan Pangan Satpol PP Jaksel Akan Bongkar Lapangan Padel Tak Berizin di Cilandak

Hukum

KPK Menangkap Dua Jaksa, Termasuk Kajari Hulu Sungai Utara di Kalsel

badge-check


					ANTARA News Perbesar

ANTARA News

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan menangkap dua orang yang bertugas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Salah satu dari mereka disebutkan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah tersebut.

Informasi mengenai penangkapan ini disampaikan melalui laporan media lokal. Peristiwa tersebut menimbulkan perhatian publik karena pihak yang ditangkap berasal dari institusi penegak hukum di tingkat kabupaten.

Ringkasan kejadian

Menurut laporan yang beredar, dua pegawai Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dibawa oleh tim dari KPK. Salah satu yang ditangkap disebutkan sebagai Kajari Hulu Sungai Utara. Rincian lebih lanjut seperti identitas lengkap, waktu, lokasi penangkapan persis, dan alasan penangkapan tidak tercantum secara rinci dalam ringkasan awal laporan yang diterima publik.

Reaksi dan perhatian

Penangkapan petugas kejaksaan oleh lembaga anti-korupsi selalu menimbulkan perhatian karena berkaitan dengan integritas penegakan hukum. Kejadian ini memunculkan harapan agar proses selanjutnya berjalan transparan, sesuai prosedur hukum, dan memberikan kepastian bagi publik mengenai langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum.

Langkah selanjutnya

Biasanya, ketika lembaga penegak melakukan penangkapan, langkah berikutnya yang diharapkan publik mencakup pemeriksaan lanjutan dan penyampaian keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. Sampai informasi resmi lebih lengkap dipublikasikan, detail terkait proses hukum yang sedang berlangsung masih terbatas pada laporan awal.

Konsekuensi institusional

Keterlibatan pegawai kejaksaan dalam tindakan penegakan oleh lembaga lain dapat berdampak pada citra institusi dan menimbulkan evaluasi internal. Publik umumnya menuntut agar semua proses dijalankan dengan adil dan profesional agar kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tetap dijaga.

Perlu dicatat bahwa keterangan resmi dari pihak-pihak terkait akan menjadi sumber utama untuk memperjelas fakta secara komprehensif. Sampai keterangan tersebut tersedia, laporan berita awal memberikan gambaran awal mengenai kejadian tetapi belum memberikan detail lengkap mengenai kronologi maupun motif tindakan penangkapan.

Gambar terkait yang meliputi berita awal dapat diakses melalui sumber yang memuat laporan tersebut untuk referensi visual terkait lokasi peliputan dan konteks pemberitaan.

Foto: ANTARA News

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Bea Cukai Jayapura Amankan 39.840 Batang Rokok Ilegal dalam Tiga Penindakan

27 Februari 2026 - 15:30 WIB

ANTARA News

Ibu Kandung NS Ajukan Perlindungan ke LPSK Usai Peristiwa di Sukabumi

27 Februari 2026 - 12:30 WIB

ANTARA News

DPR Desak Proses Hukum untuk ABK Fandi Ramadhan Berjalan Transparan dan Profesional

27 Februari 2026 - 11:30 WIB

ANTARA News

KPK Dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

27 Februari 2026 - 09:30 WIB

ANTARA News

Sepuluh Warga Belitung Korban TPPO Dipulangkan dari Myanmar, Sisanya Belum Kembali

26 Februari 2026 - 19:00 WIB

ANTARA News
Trending di Hukum